CATATAN KULIAH

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

 

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.

Dalam telaahan administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi bagi pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan organisasi.

Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata (distinct), yakni: perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengarahan (menggerakkan) partisispasi langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan. Pendekatan terhadap fungsi-fungsi tersebut dilengkapi dengan peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.

Heady (1995) menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya ditemukan secara umum di bayak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kedua, birokrasi dinegara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembangunan. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain daripada mengarah pada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Keempat, ada kesenjangan yang lebar apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepancy between form and reality). Kelima, birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Analisis Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik lagi hasil dari pengamatan Wallis (1989). Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin bertambah birokratik. Kedua, unsur-unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan-hubungan primordial lain seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi. Keadaan-keadaan seperti inilah yang mendorong pentingnya pembangunan atau pembaharuan administrasi.

Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, yang pertama perlu menjadi perhatian adalah perubahan sikap birokrasi yang cukup mendasar sifatnya. Didalamnya terkandung berbagai unsur. Pertama, birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Pembaharuan memerlukan semangat yang tidak mudah patah. Semangat dan tekad diperlukan untuk mengatasi inersia birokrasi dan tantangan yang datang dari kalangan mereka yang akan dirugikan karena perubahan. Oleh karena itu, pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung oleh political will yang kuat, konsisten, dan konsekuen. Tidak selalu harus segera menghasilkan perubahan besar, tetapi dapat secara bertahap, namun konsisten.

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.

Dalam telaahan administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi bagi pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menerangkan pembangunan administrasi akan digunakan pendekatan organisasi.

Untuk analisis manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata (distinct), yakni: perencanaan, pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengarahan (menggerakkan) partisispasi langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan. Pendekatan terhadap fungsi-fungsi tersebut dilengkapi dengan peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.

Heady (1995) menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya ditemukan secara umum di bayak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kedua, birokrasi dinegara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembangunan. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain daripada mengarah pada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Keempat, ada kesenjangan yang lebar apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepancy between form and reality). Kelima, birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Analisis Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik lagi hasil dari pengamatan Wallis (1989). Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin bertambah birokratik. Kedua, unsur-unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan-hubungan primordial lain seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi. Keadaan-keadaan seperti inilah yang mendorong pentingnya pembangunan atau pembaharuan administrasi. Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, yang pertama perlu menjadi perhatian adalah perubahan sikap birokrasi yang cukup mendasar sifatnya. Didalamnya terkandung berbagai unsur. Pertama, birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Pembaharuan memerlukan semangat yang tidak mudah patah. Semangat dan tekad diperlukan untuk mengatasi inersia birokrasi dan tantangan yang datang dari kalangan mereka yang akan dirugikan karena perubahan. Oleh karena itu, pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung oleh political will yang kuat, konsisten, dan konsekuen. Tidak selalu harus segera menghasilkan perubahan besar, tetapi dapat secara bertahap, namun konsisten.

Pelaksanaan Pembangunan untuk sarana kegiatan olahraga negara-negara sekawasan Asia Tenggara ke-26 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia, digelar di dua kota sekaligus, Palembang dan Jakarta, pada tanggal 11 hingga 22 November 2011 mendatang merupakan salah satu kasus yang berhubungan dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan.

SEA Games ini akan memperebutkan 542 medali emas dari 44 cabang olahraga yang dipertandingkan seluruhnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto baru-baru ini memimpin kunjungan ke Sekretariat SEA Games, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Prijanto didampingi jajaran Pemprov DKI  meninjau sejumlah sarana prasarama  SEA Games diantaranya, arena paragliding di Gunung Mas Puncak, Bogor, arena Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul, serta Velodrome Balap Sepeda di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

Wakil Gubernur DKI Prijanto mengatakan Prijanto menyatakan khusus kesiapan DKI Jakarta yang berdampingan dengan Palembang sebagai kota pelaksanaan SEA Games November nanti. “Seluruh sarana SEA Games di Jakarta rampung seratus persen dan mendapat sertifikat, semua tim teknik negara dan peserta sudah menyatakan layak”, demikian ungkap Wagub Prijanto.

Dari 24 cabang olah raga yang dijadwalkan  dipertandingkan di Jakarta, seluruh sarana dan arena pertandingan di DKI dinyatakan telah rampung.

Salah seorang petugas, Dedi Miswar pengelola arena cabang olah raga Judo di kawasan Kelapa Gading mengatakan, secara fisik gedung berikut arena pertandingan siap digunakan. “Untuk persiapan gedung sudah seratus persen ya. Namun masalah lain seperti pedagang kaki lima (PKL) di depan itu , ada wacana sebelum SEA Games dimulai akan ditertibkan”, demikian penjelasan Dedi Miswar.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng  menyatakan optimismenya, pelaksanaan  SEA Games ke-26 pada 11-22 November 2011 mendatang akan sukses, sesusai jadwal. “Kita optimis akan selesai pada waktunya, sebagian besar sudah selesai. Jakarta sudah selesai semua, tinggal Palembang, Palembang pun sebagian besar selesai hanya beberapa yang butuh finishing, seperti arena kolam renang, menembak . sepatu roda dan volley pantai.”

Menpora Andi Mallarangeng mengatakan, terkait masalah pendanaan SEA Games cukup lancar, pemerintah sebelumya, telah menyetujui penggunaan anggaran sebesar Rp 690 miliar untuk pelaksanaan SEA Games.

Dari jumlah tersebut, Rp 79,5 miliar sudah dicairkan bagi panitia SEA Games di Palembang dan sebesar Rp 91,8 miliar bagi panitia di DKI Jakarta. Khusus untuk bonus atlet berprestasi, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 150 miliar.

Data Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan, Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah SEA Games 2011 pada saat Rapat Dewan Federasi SEA Games di Bangkok, Thailand 6 September 2006.

Tahun ini adalah keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga negara – negara Asia Tenggara setelah SEA Games X 1979, SEA Games XV 1987, dan SEA Games XIX 1997.Sebagai kota penyelenggara utama, Palembang akan memusatkan pertandingan di Kompleks Olahraga Jaka Baring yang mencakup area seluas 45 ribu meter persegi dan juga di pusat olahraga Gelora Sriwijaya Palembang., Provinsi Sumatera Selatan.

Kalangan pakar memuji peran strategis pemerintah yang memilih Palembang sebagai salah satu kota penyelenggara SEA Games. Menurut pakar, masyarakat bersama pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan bangkit secara ekonomi dan menerima cukup banyak manfaat selama pelaksanaan SEA Games, salah satunya dari sektor kepariwisataan daerah.Namun kalangan pakar mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan soal keamanan dan ketertiban selama SEA Games 2011 berlangsung, baik di Palembang maupun di Jakarta.

Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Tidak ada kata mundur. Begitulah tekad Pemerintah Indonesia dan panitia pelaksana dalam menggelar SEA Games XXVI di Palembang dan Jakarta pada 11 -22 November nanti.

Boleh saja banyak kalangan meragukan kesiapan yang tengah dikebut untuk penuntasan dan penyempurnaan pelaksanaan pesta olahraga antarbangsa Asia Tenggara itu. Bahkan, sampai ada yang berteriak agar penyelenggaraan ditunda. Suara ini muncul dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para mantan atlet. Namun, semua itu tidak membuat goyah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah utama dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku wakil dari pemerintah pusat maupun KONI Pusat. Justru, mereka makin tertantang untuk memacu penyelesaian permasalahan yang masih mengganjal. Mereka optimistis SEA Games akan terselenggara tepat waktu sehingga  tidak ada alasan untuk mundur atau menundanya. Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin optimistis pembangunan arena pertandingan (venues) SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, bisa selesai tepat waktu. Gubernur Sumsel ketika dialog interaktif berkaitan dengan kesiapan venues SEA Games di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Palembang, Kamis, kembali menegaskan optimisme itu. Menurut Alex, memamg banyak masalah yang dihadapi dalam penyelesaian pembangunan venues untuk SEA Games (SEAG) di Palembang itu, mulai kondisi cuaca kurang mendukung hingga kemacetan di penyeberangan Merak-Bakauheni yang mengganggu kelancaran pengangkutan material yang dibutuhkan. Termasuk kesulitan mendapatkan bahan baku yang diperlukan seperti semen. Terakhir masalah kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah Sumsel. "Walaupun begitu, kami tidak pernah menyerah karena yang penting semuanya bisa selesai menjelang SEA Games XXVI," kata Alex. Ia menegaskan, SEA Games harus berjalan sukses, apalagi saat ini kondisi area seluas 325 hektare yang semula merupakan lahan rawa-rawa di kawasan Jakabaring berubah menjadi kota pusat olahraga atau kawasan Jakabaring Sport City yang berskala internasional.

Mengenai tiga venues, yakni menembak, atletik, dan akuatik yang masih dalam pengerjaan dan dikhawatirkan sejumlah pihak tidak bisa selesai pada waktunya, Gubernur Sumsel menuturkan, untuk akuatik bisa menggunakan Lumban Tirta sebagai alternatifnya. Selanjutnya, cabang menembak kalau belum selesai saat pelaksanaan SEA Games, juga ada lapangan tembak yang telah dibangun di Palembang, sedangkan atletik bisa juga memakai Stadion Bumi Sriwijaya apa-bila memang terjadi kondisi di luar kemampuan. "Sedangkan lapangan tenis sudah selesai, bahkan beberapa waktu lalu telah dilaksanakan kejuaraan voli Asia di Palembang," ujar Alex pula

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan, pelaksanaan SEA Games ke-26 akan berlangsung tepat waktu sehingga perhelatan akbar olahraga terbesar di Asia Tenggara itu tidak perlu diundur. "Kemenpora optimistis pembukaan SEA Games akan berlangsung pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011," ujar Andi menanggapi usulan dari berbagai pihak yang menginginkan diundumya pelak-sanaan SEA Games itu hingga empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikannya usai pembukaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) di Parkir Timur Kawasan Gelora Bung Karno, Kamis. Bahkan, dia mengatakan akan bertolak ke Palembang untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sejumlah arena yang belum rampung

"Untuk arena di Jakarta, sudah selesai, selanjutnya di Palembang sudah memasuki tahap penyelesaian akhir," kata Menpora sembari mengatakan bahwa pembukaan dan penutupan SEA Games akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Begitu juga dengan para atlet, menurut Andi, sudah siap untuk bertanding dalam SEA Games yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang. "Kita harapkan tidak hanya bisa sukses prestasi, tetapi juga sukses penyelenggaraan," ujar dia.

Ketua Umum Panitia Pusat SEA Games (Inasoc) Rita Subowo juga mengaku optimistis pelaksanaan SEA Games akan berlangsung tepat pada waktunya. "Kita akui memang ada beberapa kekurangan, namun kita optimistis dapat berlangsung tepat pada waktunya," kata Rita singkat

Sebelumnya, beberapa pihak termasuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per-juangan di DPR menyarankan agar pelaksanaan SEA Games XXVI/201 1 di Palembang, Sumatera Selatan, diundur atau dipindahkan ke Jakarta mengingat pembangunan sejumlah fasilitas belum rampung. Hingga awal Oktober pembangunan arena di kawasan Jakabaring, Palembang, masih sepertiga dari 17 arena yang selesai dibangun.

Andi Mallarangeng menjelaskan, dari rapat koordinasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, Panitia Pusat SEA Games (Inasoc), dan pihak terkait lainnya, dirinya mendapat laporan sebagian venue masih dalam tahap penyelesaian, tapi sudah akan selesaisebelum jadwal pembukaan SEA Games. Andi Mallarangeng menegaskan. SEA Games akan dilaksanakan sesuai jadwal yakni mulai 11 November 2011. "Jadwal dan lokasi pertandingan untuk semua cabang olahraga masih tetap seperti semula, tidak ada yang berubah, baik di DKI Jakarta maupun Sumatera Selatan," katanya.

Ditanya apa kendala yang dihadapi Kemenpora dalam menyiapkan pelaksanaan SEA Games, menurut dia, adalah kabut asap yang terjadi di Sumatera Selatan.

Ditanya apakah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan SEA Games, Andi mengatakan, Menpora bertanggung jawab  atas pelaksanaan SEA Games.