CATATAN KULIAH

 

CELAH PELANGGARAN HUKUM BAGI PNS DAN SOLUSINYA

(PERSPEKTIF KEPOLISIAN)

 

A.           PENDAHULUAN

 

1.  Pengertian Pelanggaran Hukum

 

Sebelum memberikan pengertian mengenai “Pelanggaran Hukum” tentunya kita harus tahu dulu apa yang disebut mengenai hukum, Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab : HUK'MUN yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum.

Pengertian atau definisi hukum dari beberapa ahli berbeda-beda, Van Kan memberikan pengertian sebagai berikut “Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusai di dalam masyarakat. Peraturan dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan tertib”,  Utrecht, memberikan pengerian bahwa “hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah” dan masih banyak lagi pengertian-pengertian hukum dari para ahli lain, namun dari berbagai definisi-definisi dan pengertian-pengertian mengenai hukum dapat disimpulkan bahwa hukum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1).     Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia;

2).     Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya;

3).     Peraturan bersifat memaksa;

4).     Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.

Sehingga .....

 

2

 

Sehingga, sebuah peraturan akan layak untuk disebut sebagai hukum apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1). Adanya perintah / larangan;

2). Perintah/larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.    

 

            Ketidak-taatan terhadap hukum itulah yang disebut dengan “pelanggaran hukum”.

 

2.     Pengertian Pengawai Negeri Sipil

 

Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999).

Pola pikir PNS adalah salah satu pola pikir profesi, di samping misalnya profesi politikus, pedagang, pengusaha, petani dsb.  Karena perbedaan karakteristik dengan profesi lainnya, maka pola pikir PNS juga berbeda. Salah satu ciri khas yang membedakannya adalah tugas dan karakteristik pelayanan publik (public services).

 

3.     Pengertian Perspektif Kepolisian

 

Perpekstif dalam hal ini diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan seseorang / lembaga / organisasi, 

Perspektik Kepolisian adalah sudut pandang dari lembaga Kepolisian mengenai suatu hal atau masalah tertentu, dalam kaitan ini adalah mengenai cara berpikir dan penelahan mengenai pokok masalah yang terdapat dalam hal atau masalah itu.

 

 

 

 

B.   Celah .....

3

 

B.          Pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil di dalam Hukum

 

            Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, dengan demikian Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan warga negara lainnya.

Perbuatan seorang PNS dalam suatu lingkup tugasnya dapat dibedakan atas tindakan perseorangan atau tindakan badan hukum (Institusi kepegawaiannya), dalam lingkup tugasnya tersebut seorang Pegawai negeri Sipil tidak dibenarkan untuk berbuat yang tidak wajar atau sewenang-wenang dan ini dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum  :

a.            Pertanggungjawaban secara hukum disiplin;

b.            Pertanggungjawaban secara hukum Pidana;

c.            Pertanggungjawaban secara hukum Perdata.

 

Pertanggungjawaban secara hukum disiplin

            Dalam lingkungan PNS, guna menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan tentang disiplin PNS ketentuan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan kemudian dirubah dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil, dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dalam surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE/1980 tahun 1980 dan PERKA No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010   tentang Disiplin Pegawai

 

 

Negeri .....

4

 

Negeri Sipil, ketentuan ini membahas tentang kewajiban yang harus dilakukan PNS, dan larangan serta jenis-jenis hukuman.

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian memberikan pengaturan secara rinci mengenai Jenis, kedudukan, kewajiban dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang didalam ketentuan ini juga mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; (Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No 43 tahun 1999).

Tingkat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat, tindakan hukuman disiplin berat .  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam  rangka penurunan  jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan sendiri sebagai PNS,  dan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai PNS.

 

Pertanggungjawaban secara hukum Pidana

Seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana, apabila perbuatan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan hukum pidana.

Pegawai Negeri Sipil sangat rawan dalam melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan harta benda, dan karena tugas dan kewenangan yang dimilikinya sering pula terjadi tindakan penyalah gunaan kewenangan yang berorientasi pada tindakan korupsi. Sehingga tidak jarang karena ketidak tahuannya PNS dapat dituntut pertanggungjawaban pidana telah melakukan tindak pidana korupsi.

 

 

 

 

Pertanggungjawaban .....

5

 

Pertanggungjawaban secara hukum Perdata

Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupannya tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dipekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Pegawai negeri Sipil pada semua masyarakat sangatlah besar dan tidak mengenal waktu, dan apabila seorang PNS melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka PNS tersebut dapat dituntut melalui pertanggungjawaban perdata.

Pertanggungjawaban perdata tidak hanya atas perbuatan tersebut, akan tetapi juga atas kekhilafan/sikap tidak hati-hati yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Disamping pertanggungjawaban sebagai pegawai pemerintah / pejabat sipil, ada pula pertanggungjawaban pribadi yang dicantumkan dalam hukum perdata, dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu wajib untuk mengganti rugi.

Menurut hukum perdata melanggar hukum mengandung beberapa unsur, yaitu

1.    Unsur perbuatan;

2.    Unsur Kesalahan;

3.    Unsur Kerugian;

4.    Unsur melawan hukum;

5.    Unsur kualitas.

 

 

 

 

 

 

 

C.  Celah .....

 

6

 

C.              Celah Pelanggaran Hukum bagi PNS dan Solusinya (perspektif Kepolisian)

 

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap kinerja PNS, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PNS meliputi :

a.            Substansi UU yang menimbulkan ketidakpastian hukum;

b.            Kurang responnya aparat penegak hukum;

c.            Kurangnya sarana-prasarana;

d.            Budaya masyarakat (Tedi Sudrajat, S.H., M.H.).

 

Pegawai Negeri Sipil sering melakukan pelanggaran dengan alasan yang mendasari sebagai berikut :

a.         Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif. Adanya kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih dapat ditolerir.

b.         Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penegakan hukum dengan perbuatan pegawai yang melanggar peraturan, karena terdapatnya pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan bahwa:

1)            Kurang responnya aparat terhadap sanksi, karena kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait dan membiarkan pelanggaran terjadi.

2)            Terdapatnya motivasi yang kurang dari PNS dikarenakan sistem yang tidak mewajibkan setiap pegawai untuk bekerja mengejar keuntungan bagi instansi sehingga tidak menuntut mereka untuk saling memberikan prestasi karena hasil yang diterima setiap bulannya relatif tidak berubah. Hal ini berimbas pada kinerja yang hanya berorientasi pada hasil bukanlah proses penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya totalitas dalam penyelengaaran tugasnya.

 

 

 

Kantor .....

7

 

Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pekerjaannya dipengaruhi oleh 2 (dua) pola pikir yang saling bertolak belakang, yaitu :

a.      Pola pikir positif (pola pikir yang berkembang),

Pola pikir positif (pola pikir berkembang) PNS tercermin dalam berbagai prestasi yang telah dicapai oleh para PNS selama ini sesuai bidang tugasnya masing-masing, maupun dalam bentuk acuan norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut diarah oleh PNS dalam bentuk menjaga sikap dan perilakunya.

b.      dan  Pola pikir negatif (pola pikir tetap).

Pada diri PNS telah ditemukan dan teridentifikasi adanya Pola Pikir Negatif (Pola Pikir Tetap) PNS yang tercermin dalam bentuk 24 (duapuluh empat) hambatan atau permasalahan perilaku Budaya Kerja Aparatur Pemerintahan, yaitu pola pikir Negatif :

 

Kantor Menpan tahun 2002 menemukan dan mengidentifikasi adanya Pola Pikir Negatif (Pola Pikir Tetap) PNS yang tercermin dalam bentuk 24 hambatan atau permasalahan perilaku budaya kerja aparatur pemerintahan, pola pikir Negatif (Tetap) seorang PNS tersebut yaitu :

a.      Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah;

b.      Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat;

c.       Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan;

d.      Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan;

e.      Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini belum seimbang;

f.       Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur;

g.      Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pada pegawai lain, dunia usaha dan masyarakat;

h.      Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya;

i. Banyak .....

8

 

i.        Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah;

j.        Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya;

k.       Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan;

l.        Kepekaan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah;

m.     Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi;

n.      Budaya suap bukan hal yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja;

o.      Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan;

p.      Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasa sama dengan unit lain;

q.      Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan;

r.       Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan;

s.       Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat;

t.        Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai;

u.      Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan;

v.       Sistem seleksi (rekruitmen) yang masih kurang transparan;

x.       Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi yang negatif;

y.       Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.

Berangkat dari Pola pikir tetap / negatif PNS inilah peraturan-peraturan hukum yang mengikat bagi seorang PNS tidak diindahkan / diabaikan atau sering terjadi pelanggaran hukum.

            Secara teoritis, fungsi pokok dari hukum adalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan antara individu dengan negara, agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat yang menjadi tujuan dari hukum dapat tercapai.

Penegakan .....

9

 

Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar didalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang dalam praktek pelaksanaan di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut terdapat persaingan, suatu ketegangan satu sama lain.

Berbicara tentang celah pelanggaran hukum bagi PNS dapat dilihat dan dianalisis melalui aspek 1). Pengawasan,  2). Besaran gaji, 3). Kewenangan / kekuasaan, d) ketidak tahuan hukum dan e). Budaya hukum

           

Aspek Pengawasan

Aspek ini sangat terkait dengan kecenderungan yang telah disampaikan terdahulu, yaitu bahwa ada kecenderungan manusia untuk bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, tanpa ingin diatur atau diarahkan oleh pihak diluar dirinya. Di kalangan PNS telah sangat dikenal aspek yang terkait dengan Pengawasan Melekat. Disiplin dapat ditegakkan dengan adanya peran pimpinan yang dengan baik melakukan pengawasan ini, apalagi telah terdapat acuan tentang prinsip Pengawasan Melekat tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, disebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah: “kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”. Sangat jelas dideskripsikan dalam PP tersebut bahwa tidak ada alasan bagi PNS untuk tidak menjalankan Disiplin PNS dengan sepenuhnya, karena adanya ancaman hukuman disiplin bagi pelanggarnya.  

Kurangnya fungsi pengawasan memberikan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pelanggaran hukum, dalam Lingkungan kerja yang bersifat toleren (Permisif), Adanya suatu pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan

 

 

Kerja .....

10

 

kerja, dalam arti kecenderungan PNS untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih bisa ditolerir sehingga berpengaruh sangat signifikan antara fungsi penerapan hukum dan perbuatan  pegawai yang melanggar peraturan hukum;

 

Besaran gaji

Sulit untuk mengatakan apakah Gaji PNS dinilai telah memadai dan layak bagi standar kehidupan di Indonesia. Namun berdasarkan kenyataan bahwa manakala dibuka peluang pendaftaran penerimaan PNS baru, calon pendaftar cenderung sangat besar peminatnya, dapat diambil dugaan (paling tidak dugaan sementara….!) bahwa menjadi PNS dinilai merupakan pilihan pekerjaan yang dapat menjadi sandaran kehidupan kedepan

Tidak jarang alasan ini mendorong PNS untuk berbuat hal yang merugikan orang lain, keuangan negara dan mengambil tindakan tidak wajar lainnya seperti untuk memenuhi tuntutan hidup mencari pekerjaan dilingkungan lain sehingga pekerjaan pokok sebagai PNS terbengkalaikan.

 

Kewenangan / kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikan rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari oang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial (Miriam Budiarjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik, 1995: 35).

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang terhormat ini biasanya berupa pemanfaatan wewenang untuk kepentingan pribadi, biasanya dalam usaha untuk mempertahankan jabatan atau memperoleh kekayaan. Terkait dengan hal ini, sistem keuangan negara yang berlaku di negeri ini merupakan lahan yang subur bagi praktik-praktik yang demikian. Selain itu, pemanfaatan sumber daya

 

 

Alam .....

11

 

alam yang menjadi mesin utama bagi negara dalam menghasilkan dana juga membuka kesempatan terjadinya kejahatan oleh kerah puitih. White-collar crime dalam bentuk kejahatan korporasi tercatat terjadi di bidang yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, pencemaran lingkungan, pembalakan hutan (Illegal loging).

Huntington (1968) memberikan pengertian korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Korupsi juga sering dimengerti sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi, Selain itu, korupsi juga dapat dikatakan sebagai representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik (Wahyudi Kumorotomo)

 

Ketidak tahuan Tentang Hukum

            Ketidak tahuan Substansi Hukum, merupakan penyebab yang paling besar terjadinya pelanggaran hukum, ketidak tahuanselalu membawa sikap sembrono yang mencelakakan. Itulah  ungkapan yang pas untuk orang yang tidak tahu akan Hukum yang berlaku.

 

Budaya Hukum

Membicarakan mengenai budaya hukum tentu tidak dapat menghindarkan diri dari pembicaraan tentang sistem hukum secara keseluruhan, karena budaya hukum merupakan unsur dari sistem hukum itu pula.

            Dalam konteks pembicaraan tentang celah pelanggaran hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, Budaya hukum dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum,  keterkaitan antara sistem hukum dan budaya hukum karena ada interaksi yang terjalin yaitu diantara penegakan hukumnya, pranata hukumnya, dan budaya kerja yang sudah terbangun.  Dalam hal ini faktor budaya kerja PNS perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem kepegawaian.

Mengenai .....

12

 

            Mengenai budaya kerja yang sering dilakukan oleh PNS adalah antara lain :

a.         Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas ;

b.         Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas ;

c.         Pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas ;

d.         Pada Saat di kantor sering melakukan pekerjaan diluar pekerjaan kantor;

e.         Menyalah gunakan wewenang.

            Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa adanya celah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PNS dikarenakan aspek budaya hukum, sangat mempengaruhi perbuatan pelanggaran hukum seseorang PNS, sehingga perlu perubahan pada paradigma yang dibangun dalam hukum kepegawaian sesuai konteks yang kekinian.

a.         Lingkungan kerja yang bersifat toleren (Permisif), Adanya suatu pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan kerja, dalam arti kecenderungan PNS untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih bisa ditolerir ;

 b.        Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penerapan hukum dan perbuatan  pegawai yang melanggar peraturan hukum, karena kurangnya pengawasan sehingga dapat diasumsikan, bahwa :

1).        Kurang responnya aparat terhadap sanksi, lemahnya sistem controling dan evaluating dari pihak yang terkait sehingga sering terjadi pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi;

2).        Terdapatnya motivasi yang kurang dari PNS karena sistem yang tidak mewajibkan setiap PNS untuk bekerja mengambil keuntungan institusinya, karenanya hasil yang diterimanya untuk setiap bulan tidak mengalami perubahan.

 

 

 

 

 

 

C. Solusi .....

13

 

C.        Solusi Yang Harus Dilakukan

 

            Pentingnya pemahaman  PNS tentang  hakekat profesi yang diemban seorang   PNS harus mampu bekerja dengan sungguh-sungguh dengan  menaati semua peraturan  kepegawaian  sehingga diharapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari “Para PNS  harus dapat memelihara  profesinya  dengan baik tanpa diciderai dengan perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya terlibat tindak kejahatan fisik, kriminalitas, penipuan, penggunaan maupun peredaran Narkoba,  atau berpikir  ke lain yang menyimpang dari ketentuan yang ada, misalnya terlibat  praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),”

pentingnya  kewaspadaan  diri dalam melaksanakan tugas.  Sebab,  permasalahan tindak pidana atau pelanggaran hukum  bisa  terjadi  pada siapa saja, termasuk kalangan PNS,  baik  disengaja atau tidak, dan atau  karena kelalaiannya bisa merugikan orang lain, masyarakat  dan negara.

Melihat dari celah-celah  pelanggaran hukum tersebut

Untuk penegakkan hukum dikalangan Pegawai negeri Sipil diperlukan sistem hukum yang baik dengan cara merubah paradigma dalam hukum kepegawaian yang bukan hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Hal ini akan berkaitan dengan prinsif meritokrasi dimana inti dari prinsif ini adalah jenis penguatannya (reinforcement) melalui reward dan punishment.  Prinsif tersebut akan mengarah pada penegakan hukuman disiplin yang natural dan berimbang, yang didalamnya akan terkandung aspek kompetensi dan aspek peningkatan kualitas SDM aparatur yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya

Untuk solusi yang dapat dilakukan berkaitan dengan celah-celah pelanggaran hukum yang dilakukan PNS tersebut tidak terjadi lagi maka dapat ditempuh melalui tindakan

a.            Pre emtif

Melalui Sosialisasi / penyuluhan hukum, seminar dan pengkajian-pengkajian hukum.

 

 

b. Preventif .....

14

 

b.            Preventif

Tindakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara melekat dan berkala oleh pihak Atasan secara langsung dan dari rekan kerja, juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait seperti BPKP, Polri dan lain-lain

c.            Refresif

Tindakan hukum melalui penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera dan ketakutan bagi PNS lain untuk melakukan pelanggaran.

 

Dalam tindakan Pre’ emtif dan Preventif merupakan tindakan pencegahan, peranan yang paling besar adalah lingkungan kerja dan Pimpinan tempat mereka bekerja untuk melakukan pengawasan secara melekat sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

 

Mengenai ketidak tahuan akan hukum seyogyanya dilakukan sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum terhadap penerapan-penerapan hukum bagi PNS termasuk hukum-hukum yang bersifat umum, dengan dapat melibatkan pihak-pihak terkait seperti Penegak Hukum, Akademisi Hukum, dan lain-lain.

 

Pihak Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum dapat melakukan  strategi pemberantasan pelanggaran hukum yang bersifat tindak pidana saja yang dapat dilakukan secara sistemik dan konsisten melalui pendekatan integral antara upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif atau sering disebut upaya penal, dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk tindak pidana Sedangkan upaya pre’emtif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana (non-penal). Yaitu melalui pemberian pemahaman mengenai hukum baik melalui penyuluhan / sosialisasi maupun seminar-seminar hukum.

 

 

Khususnya .....

15

 

Khusus untuk penyelesaian masalah korupsi Bila melihat perkembangan kondisi tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menjadikan Indonesia mendapat perhatian internasional. Tentu saja Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perhatian internasional terhadap permasalahan ini adalah sangat penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan luar negeri terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi menjadi perhatian utama bagi pemerintah, diantaranya dengan melakukan perubahan secara terus menerus terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meratifikasi United Nations Against Corruption 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas tentunya perlu diperhatikan pula mengenai pemahaman PNS mengenai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai keuangan yang juga sering berubah, hal ini perlu selalu diperhatikan dan disampaikan dari PNS tingkat atas sampai bawah.

 

 

 

 

Disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Polda Kalsel